Beda dengan Rumah, Begini Prosedur Mendapatkan Hak Milik Hunian Vertikal

Image: SpaceStock
0 75

Tinggal dan bekerja di kota – kota besar kerap kali menghadapkan kita pada situasi kelangkaan mendapatkan tempat tinggal dekat dengan kantor. Belum lagi soal kemudahan transportasi, fasilitas sekitar, dan biaya sewa atau harga belinya juga jadi pertimbangan tersendiri.

Sayangnya, situasi keuangan kadang membuat kita sulit untuk membeli satuan unit rumah dengan harga tanah yang selangit di ibukota. Hunian vertikal mungkin bisa jadi pilihan tepat. Fasilitas yang mumpuni, harga yang bersahabat, cicilan yang ramah dikantong dan promo – promo yang sulit untuk dilewati.

Hak Milik Hunian Vertikal

Hak Milik Hunian Vertikal
Image: everlast.com.sq

Tapi tahukah kamu bahwa prosedur kepemilikan hunian vertikal seperti rumah susun atau apartemen berbeda dengan rumah? Sebelum membeli atau yang sudah membeli unit apartemen maupun rumah susun, mari kita berkenal dengan hak milik atas hunian vertikal.

[lwptoc]

1. Milik Sendiri vs Milik Bersama

Kalau kamu memiliki rumah dengan petakan rumah seluas xm2 dari bawah hingga ke atas bisa dikatakan sebagai milik kamu. Namun tidak dengan hunian vertikal. Ketika kamu membeli sebuah apartemen atau rumah susun, berarti 1 unit apartemen adalah milik kamu seutuhnya.

Unitnya saja, kenapa? Koridor, lobby, tangga, pipa, listrik, dan berbagai fasilitas tambahan lainnya bukanlah milikmu termasuk tanah.

Adanya fasilitas hak milik bersama ini yang membedakannya dengan petakan rumah biasa pada umumnya. Di rumah, kamu mungkin hanya akan dikenakan biaya listrik, air, pajak tanah, dan beberapa fasilitas yang dimiliki sendiri di rumah

Sedangkan di Apartemen atau rumah susun, kamu mungkin akan dikenakan biaya – biaya keamanan, kebersihan, pengelolaan untuk fasilitas bersama tadi. Biaya ini mungkin akan dikenakan kepada kamu perbulan atau pertahun.

2. Pengurusan SHMSRS

Apa itu SHMSRS? Jika kepemilikan rumah disebut sebagai SHM atau Surat Hak Milik, maka kepemilikan hunian vertikal disebut dengan SHMSRS yang berarti Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Jika kepengurusan Surat Hak Milik terhadap rumah langsung diurus oleh pemilik sendiri. Apartemen tidak. SHMSRS diurus oleh pengembang apartemen melalui serentetan proses legal tertentu yang pada dasarnya mirip dengan SHM, hanya terdapat beberapa poin yang berbeda.

Waktu kepengurusan surat juga bergantung pada luas unit/bangunan yang dimiliki. Selain itu, ada perbedaan warna juga dalam bentuk suratnya. Warna hijau untuk SHM dan warna merah muda untuk SHMSRS.

3. Rumah Susun Umum atau Swasta

Selain milik pribadi atau milik bersama. Ada satu pembagian lagi dalam kategori rumah susun. Apakah rumah susun tersebut milik umum (dalam hal ini pemerintah), atau milik swasta (dalam hal ini perseorangan atau perusahaan).

Tidak mudah memiliki satuan rumah susun umum milik pemerintah, karena ada aturan dan undang – undang terpisah. Biasanya satuan rumah susun ini hanya dapat ditempati oleh masyarakat umum yang memiliki penghasilan rendah. Ketentuannya diatur dan tidak sembarangan.

Pengalihan kepemilikannya juga hanya bisa terjadi melalui pewarisan. Atau pindah dalam jangka waktu tertentu yang biasanya 20 tahun.

Selain masyarakat dengan penghasilan rendah, petugas negara juga dapat memiliki satuan rumah susun milik negara. Mereka adalah pejabat negara, pegawai negeri sipil, atau mereka yang sedang menjalani tugas negara. Kepemilikannya juga tidak hanya bersifat perseorangan tetapi juga bisa kelompok.

Berbeda dengan satuan rumah milik swasta dimana kepemilikannya bisa bebas. Selain bergantung pada pemilik rumah susun maupun pemilik satuan rumah susun. Misalnya seseorang memiliki satuan rumah susun kemudian menyewakannya kepada orang lain.

4. PPPSRS dan PPAT

PPAT adalah pejabat pengurus akta tanah. Untuk mengurus kepemilikan satuan rumah susun, baik kamu sebagai pemilik satuan maupun mereka sebagai developer pasti akan berhubungan dengan PPAT.

Lalu apa itu PPPSRS? Ketika bangunan rumah susun selesai dan pemilih atau pihak pembangun telah memisahkan satuan rumah kepada masing – masing pemiliknya, mereka harus mengurus PPPSRS.

PPPSRS adalah Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. PPPSRS harus segera dibentuk paling lambat 1 tahun setelah bangunan dan pemisahan satuan unit rumah susun rampung. PPPSRS ini adalah semacam badan hukum yang nantinya mengurus perpanjangan sertifikat untuk masing – masing satuan rumah susun.

5. Perpanjangan Sertifikat Tanah Rumah Susun

Ini adalah salah satu pekerjaan yang harus dilakukan oleh PPPSRS. Berbeda dengan rumah, tanah tempat rumah susun berdiri sekaligus bangunannya punya masa kadaluarsa. Sebelum masanya, perlu dilakukan perpanjangan. Disini juga dicek kelayakan bangunan dan berbagai hal lainnya.

Baca Juga: Pedoman Mengurus Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

6. Hal yang Dilarang terkait Kepemilikan Rumah Susun

Kepemilikan rumah susun umum tidak dapat dipindahkan atau disewakan kepada pihak lain kecuali dengan cara yang sudah ditentukan. Tindakan seperti ini bisa dipidana.

7. Pengurusan Kepemilikan Satuan Rumah Susun bagi WNA

Untuk WNA (Warga Negara Asing) yang ingin mengurus kepemilikan satuan rumah susun harus memperhatikan dimana bangunan rumah susun berdiri. Sebelum membeli satuan rumah susun, WNA hendaknya harus mengetahui apakah satuan rumah susun yang akan dibeli berdiri diatas tanah berstatus hak pakai atau tidak.

Intinya untuk WNA, ada proses yang harus lebih diperhatikan baik dari segi kepemilikan rumah susun maupun sejarah pembangunan rumah susun tersebut. Hal ini meliputi bangunan dan tanah tempat rumah susun berdiri.

Itu dia beberapa prosedur dan hal – hal yang harus diperhatikan dalam mengurus kepemilikan rumah susun. Surat apa saja yang harus kita miliki dan dapatkan dari tim pengembang rumah susun. Dan hal apa yang harus diperhatikan tentang hal – hak yang kita dapatkan terhadap rumah susun tersebut.

Leave A Reply

Your email address will not be published.