Para Pengembang Ini Siap Menjadi Tuan Tanah di Ibu Kota Baru

Image: Unsplash/Scott Blake
0 84

Pasca resmi diumumkan sebagai lokasi ibu kota baru, perhatian pun mulai mengarah ke kawasan Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Tak terkecuali para pengembang yang berbondong-bondong melirik kawasan tersebut karena dinilai sangat prospektif.

Pemilihan lokasi ibu kota baru memang menjadi angin segar bagi para pengembang. Bahkan ada beberapa pengembang besar yang dikabarkan sudah memiliki lahan di Kalimantan Timur, meskipun lokasinya tidak tepat berada di ibu kota baru.

Banyak Pengembang Ternama Memiliki Banyak Lahan di Kaltim

Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch (IPW) mencatat bahwa ada beberapa perusahaan properti ternama yang mempunyai lahan di Kalimantan Timur. Namun detail terbaru diakuinya belum ia punyai.

“Kalau properti sudah ada Agung Podomoro, Ciputra, Wika Realty, Cowell, PP Properti, Bintang Omega Sakti, dan Lippo. Namun luasnya belum ada detailnya,” ujar Ali kepada detikFinance pada Selasa (27/8/2019).

Ali pun menambahkan bahwa kebanyakan perusahaan properti tersebut memiliki lahan di area Balikpapan. Selain pengembang nasional, ada pula pengembang lokal yang menjadi tuan tanah di sekitaran Kalimantan Timur.

“Balikpapan saat ini berkembang di sepanjang jalanan utamanya,” imbuhnya.

Menurut Ali, jika ibu kota yang baru telah diresmikan, industri properti akan mengalami perkembangan pesar di sekitaran kota besar. Misalnya saja di sekitar Samarinda dan Balikpapan. Terlebih jika sudah ada transportasi yang saling terkoneksi.

“Saat ini memang tengah mengarah ke Sepinggan area bandara. Jika ibu kota jadi, maka akan terjadi perkembangan yang begitu luar biasa di antara Balikpapan dan Samarinda,” Ali pun menutup penuturannya.

Hal ini pun diamini oleh Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia, Hari Gani. Hari mengatakan bahwa ada beberapa pengembang yang memiliki lahan. Baik itu di sekitar Samarinda maupun Balikpapan yang langsung tersambung ke ibu kota baru.

“Ada Sinarmas Land, Agung Podomoro, Ciputra, serta Wika Realty,” ungkapnya pada Rabu (28/8/2019).

Hal tersebut bagi hari merupakan rezeki bagi para pengembang yang memang sudah memiliki lahan di sekitar ibu kota baru. Menurutnya, sebagian diantaranya bahkan telah mempunyai lahan semenjak 15 tahun lalu.

Hari pun menambahkan bahwa ada lahan yang memiliki potensi permintaan tinggi. Yakni di sepanjang jalan Balikpapan-Samarinda. Namun hari pun mengungkapkan bahwa investasi properti di kawasan tersebut berisiko tinggi, terlebih bagi pengembang yang belum memiliki lahan di sekitar itu.

Sebab, mesti ada dasar hukum serta masterplan yang benar-benar jelas sehingga akan membuat pembangunan berlangsung baik.

Baca Juga:Proses Tahapan Pemerintah Menjalankan Pemindahan Ibu Kota Baru

Pemerintah Siap Lawan Spekulan

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan kajian mendalam serta mengintensifkan studi pemindahan ibu kota dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

“Hasil Kajian menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru paling ideal di Kabupaten Penajam Paser Utara serta sebagian di wilayah Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur,” tutur Jokowi.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional, Sofyan Djalil menyebut bahwa sudah banyak lahan di Kalimantan Timur yang dikuasai pemerintah. Kementrian yang dipimpin olehnya pun siap mengambil upaya khusus untuk mencegah para spekulan.

“Begitu ditetapkan lokasinya, kita akan melakukan land pricing agar tidak terjadi spekulasi tanah di ibu kota baru tersebut,” tuturnya pada Senin (26/8/2019).

Presiden mengatakan bahwa sudah sekitar 180 ribu hektar lahan yang dimiliki negara di  Penajam Paser Utara serta Kutai Kartanegara. Proses pemindahan ibu kota dijaminnya tidak akan menemui kendala dari segi lahan.

Meskipun demikian, pembebasan lahan mesti harus dilakukan untuk menunjang konektivitas. Sebab, lokasi ibu kota baru juga sangat dekat dengan Balikpapan dan Samarinda.

“Pekerjaan tanah relatif lebih mudah, meskipun nantinya untuk konektivitas dan lain halnya memerlukan pembebasan lahan sesuai UU yang ada,” ujar Sofyan menambahkan.

Leave A Reply

Your email address will not be published.