Pengelolaan Rumah Susun yang Sesuai UU Rumah Susun

Image: SpaceStock Team
0 94

Sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Undang-Undang Rumah Susun, Rumah susun merupakan bangunan yang terdiri atas satuan rumah susun, benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama. Satuan rumah susun sendiri merupakan milik perorangan dan dikelola oleh pemiliknya sendiri. Bagian bersama seperti tanah dan benda merupakan milik bersama dimana dikelola bersama oleh pemilik dan penghuninya.

Rumah susun bisa dikatakan sebagai bangunan penting dalam menjawab kebutuhan properti masyarakat. Terutama masyarakat dengan ekonomi rendah. Di kota besar, polemik tentang rumah susun masih begitu sering terdengar. Maka dari itu dalam pengelolaannya diperlukan payung hukum tersendiri.

Pengelolaan hak bersama ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Sebab hal tersebut menyangkut kepentingan banyak orang. Tidak hanya kepentingan para pemilik dan penghuninya saja. Melainkan juga masuk kepada kepentingan masyarakat yang tinggal di sekitar rumah susun.

Maka dari itu pengelolaan rumah susun memiliki aturan khusus. Pada Bab VII UU Nomor 20 tahun 2011 Tentang Rumah Susun, pengelolaan rumah susun sudah dijelaskan secara jelas. Berikut ulasan selengkap soal aturan pengelolaan Rumah Susun berdasarkan Undang-Undang.

[lwptoc]

Definisi Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Perawatan

UU Rumah Susun
Image: Poskotanews.com

Pengelolaan berdasarkan pasal 56 ayat 1 UU Rumah Susun terdiri atas kegiatan pemeliharaan, operasional, serta perawatan bagian bersama. Bagian bersama ini meliputi tanah dan benda bersama. Sementara pemeliharaan sendiri merupakan kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta sarana dan prasarananya agar selalu layak fungsi.

Sedangkan perawatan merupakan kegiatan mengganti dan/atau memperbaiki bagian seperti komponen, bahan bangunan, hingga sarana dan prasarana bangunan agar tetap layak fungsi.

Pengelolaan rumah susun pun harus dilakukan oleh pengelola yang memiliki badan hukum. Namun tidak termasuk rumah susun sewa, rumah susun negara, atau rumah susun khusus. Badan hukum yang mesti mengelola rumah susun tersebut diatur dalam ketentuan UU Rumah Susun pasal 56 ayat 3. Rumah susun pun harus mendaftar dan memiliki izin usaha dari bupati/walikota atau gubernur.

Biaya Pengelolaan

UU Rumah Susun
Image: pqm.co..id

Dalam pengelolaan rumah susun, biaya yang diperlukan tentu tidak sedikit. Maka dalam menjalankan pengelolaan tersebut, rumah susun berhak menerima biaya pengelolaan. Biaya pengelolaan tersebut berdasarkan kebutuhan nyata biaya perawatan, pemeliharaan, dan operasional.

Kita sering menjumpai satuan rumah susun yang disewakan pemiliknya kepada orang lain. Hal ini membuat pemilik serta penghuni satuan rumah susun berbeda. Hal ini membuat biaya yang diperlukan harus sesuai dengan kondisi real-nya.

Dalam pasal 57 atat 2 UU Rumah Susun, biaya pengelolaan rumah susun dibebankan kepada pemilik dan penghuninya dengan ketentuan proporsional. Sedangkan biaya perawatannya ditanggung oleh pemilik. Sementara biaya pengelolaan rumah susun umum sewa dan susun khusus milik pemerintah mendapatkan subsidi. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Pekerjaan rumah susun seperti keamanan, pertamanan, kebersihan, hingga pemeliharaan jaringan telepon dan listrik dialihkan ke pihak outsourcing. Kebanyakan dalam praktiknya kita menjumpai hal tersebut. Padahal hal tersebut dilarang oleh undang-undang. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 58 UU Rumah Susun.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pengelola bisa bekerja sama dengan perseorangan atau badan hukum. Ketentuan tersebut juga dikaitkan dengan pasal 56 ayat 2.

Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa peluang bekerjasama dengan pihak lain hanya boleh untuk pengelola dengan bentuk badan hukum. Adapun badan hukum tersebut pun hanya mengelola rumah susun umum milik dan rumah susun komersial.

Pengelolaan Rumah Susun Selama Masa Transisi

Pengelolaan Rumah Susun
Image: Tribunews.com

Pada prinsipnya, pengelolaan rumah susun harus melibatkan seluruh penghuni dan pemilik rumah susun tersebut. Sebab, pengelolaan tersebut berkaitan erat dengan kepentingan para penghuni dan pemiliknya. Pengelolaan tersebut dilakukan melalui badan hukum. Yakni Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).

Namun, pada tahap awal penghunian, perhimpunan tersebut belum terbentuk. Namun ada pasal 56 ayat 1 UU Rumah Susun yang berisi pemberian kesempatan kepada pelaku pembangunan yang membangun rumah susun komersial dan umum milik dalam masa transisi sebelum adanya PPPSRS. Kesempatan tersebut digunakan untuk mengelola rumah susun hingga terbentuknya PPPSRS.

Masa transisi sendiri merupakan masa dimana satuan rumah susun belum seluruhnya terjual. Waktu transisi paling lama 1 tahun sejak penyerahan pertama kali satuan rumah susun kepada pemiliknya.

Pada waktu pengelolaan di masa transisi, pelaku pembangunan bisa bekerjasama dengan pengelola. Besarnya biaya pengelolaan rumah susun di masa transisi ditanggung oleh pelaku pembangunan serta pemilik satuan rumah susun. Besarnya biaya tersebut ditentukan berdasarkan nilai perbandingan proporsional dari setiap satuan rumah susun.

Kesimpulannya, pelaku pembangunan wajib menanggung biaya pengelolaan dari satuan rumah susun yang belum terjual. Namun sayangnya dalam praktik sesungguhnya kerap dijumpai perhitungan biaya pengelolaan yang tidak begitu transparan. Biaya pengelolaan untuk satuan rumah susun yang belum terjual pun ditanggung oleh pembeli/pemilik satuan rumah susun.

Baca Juga: Pedoman Mengurus Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

Mengenai Perda Rusun

UU Rumah Susun
Image: Harnas.co

Di daerah, pengelolaan serta kepemilikan rumah susun masih terkendala oleh ketiadaannya peraturan daerah. Padahal dengan adanya Perda sendiri, rumah susun memiliki payung hukum kuat. Mulai dari mengatur berbagai hal seperti pembangunan fisik, pemeliharaan, pengelolaan, hingga kepenghuniannya.

Baru 15 pemerintah kota yang memiliki Perda Rusun. Pembentukan Perda sendiri juga bisa memberikan kejelasan masalah rumah susun. Di dalam rumah susun sendiri terdapat hal-hal yang perlu diatur kejelasannya karena menyangkut hak bersama. Adanya Perda Rusun sendiri akan membantu mengatur masalah tentang kepenghunian, kepemilikan benda bersama, hingga bagaimana menetapkan PPPSRS.

Begitulah kira-kira bagaimana hukum kita mengatur soal bagaimana pengelolaan rumah susun yang sesuai dengan UU Rumah Susun. Semoga prakteknya sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan.

Leave A Reply

Your email address will not be published.